Urus surat-surat ternyata tidak hanya di kantor-kantor yang berbelit-belit dan makan waktu. Di RT pun makan waktu. Alasannya klasik, dan mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah. Yaitu blangko surat-surat tidak banyak mereka pegang. Sebut saja surat keterangan domisili, kadangkala harus dibuat ulang di komputer karena tidak ada blangko kosong.
Kalau hanya orang kecil atau yang tidak punya koneksi baik, ia mungkin harus menunggu lama untuk bisa menyelesaikan urusannya di RT tersebut, bisa berhari-hari seperti pengalaman penulis. Mungkin inilah sebabnya mengapa kebanyakan mahasiswa tidak banyak yang betah mengurus keterangan kependudukan seperti itu, yang kalau dijumlahkan semuanya, maka butuh biaya besar. Coba hitung saja, kalau KTP sementara, entah dari perda berapa, di kelurahan sering dibayar Rp 5000 sampai 10000. Di kelurahan l, sebut saja, KTP sementara hanya diberi cap pada fotocopyan yang sudah ada tandatangan lurahnya. Tapi ia dibayar Rp 10000, tanpa tanda bukti terima tentunya.
Bayangkan, KTP sementara itu hanya belaku 1 bulan. Seandainya seseorang warga taat memperbaharui kartu itu setiap bulan, ia harus mengeluarkan Rp 60ribu. Belum lagi, di RT, surat keterangan domisili pun tidak gratis. Di kelurahan M dan L, misalnya, warga harus membayar Rp 3500 untuk selembar kertas tersebut. Padahal surat ini mesti harus dibawa tiap kali mengurus KTP sementara.
Format KTP sementara pun ternyata berbeda dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Ada yang tidak menyiapkan kolom foto sehingga kadangkala menyulitkan untuk beberapa urusan.
Di desa-desa, keadaannya lain. Blanko surat pindah saja formatnya dibuat sendiri oleh warga. Untunglah ada warga yang berstatus mahasiswa sehingga bisa mengonsep surat-surat aneh itu.
Untuk urus surat keterangan domisili di Kupang memang mesti ada surat pindah dari kampung. Anehnya, di kantor kelurahan banyak pegawainya yang nyambi jadi calo KTP. Apes deh. Tapi susah berteriak macam-macam di luar. Di kantor kependudukan sendiri, meski kepala kantornya pernah janji di koran bahwa urusan itu bisa dipercepat, keadaannya sama. Itu sama saja dengan janji di akhir musim kampanye, muluk-muluk.
Di kantornya, urus KTP masih juga makan waktu. Berbicara di Indonesia, itu bukan hal asing tentunya. Mesti ada koneksi atau uang banyak. Ada satu adegan di serial film KING-KONG yang terkenal itu. Entah di episode berapa, digambarkan dengan telanjang sebuah adegan yang berlangsung di Indonesia. Di pembukaan film, tertulis sebuah pelabuhan terkenal di Indonesia. obyek vital yang oleh kru pembuat film digambarkan ada dengan penjagaan tentara yang ketat. Wajah petugas bersenjata tentu saja tegas dan sangar. Ia mesti tidak boleh melewatkan apapun atau siapa pun yang tidak berhak untuk masuk ke sana. Lalu, dari sela-sela kontainer, muncul seorang penyelundup. Orang kulit putih. Ia ditahan dengan todongan senjata di tempat itu juga. 'tidak ada yang boleh lewat sini' , begitu kira-kira kata si petugas.
Si penyelundup mengambil segulung dolar sementara petugas mengawasi sekeliling, apa ada yang memergoki. Aman. Penyelundup memberi uangnya, lalu mengangkat barang selundupannya ke kapal. Petugas bersiul saja, senang dengan isi kantong yang bertambah. Itulah indonesia di gambaran film-film amerika. Petugas yang dibayar untuk melanggar aturan. Hukum yang longgar, pasti terkait pula dengan petugas. Tapi Jangan sampai ini merambat pula ke atas....ke istana hahaha. Dari kalangan istana pun sebenarnya ada hal yang memalukan bagi saya. Ya jujurlah. Coba baca tuh buku tulisan asisten susilo yang berjudul 'kita bisa' itu. Dia ceritakan tentang kisah mengalirnya bantuan ke aceh saat bencana beberapa tahun lalu. Ada satu bantuan yang tertahan berbulan-bulan di dermaga, dan mungkin begitu pula dengan nasib bantuan lainnya. Si Pengirim bantuan lalu potong jalur, mengadu lewat perantara sampai ke telinga presiden. Sekali presiden berkata, bantuan langsung dikirim.
Mengapa memalukan? Karena satu urusan yang terjadi di sana akhirnya lancar karena koneksi. Artinya, ini terjadi juga di istana sana. Coba bayangkan bagaimana urusan lain yang sebenarnya lebih penting tapi tak ada jalur koneksi ke istana, bagaimana nasibnya? Karena kenal dengan kalangan istana, urusan seseorang lancar. Prioritas diambil berdasar koneksi, bukan berdasar pentingnya. Tanpa sadar, kita memang sering melakukan hal yang sama, semua orang berpeluang sama. Untuk itu, orang sebaiknya dibatasi. Dengan aturan yang sehat. Aturan dibuat supaya orang jangan berlaku seenaknya memungut uang tanpa bukti bayar misalnya yang sering berlangsung di birokrasi2. Oh, ya. Pagi ini cukup ini dulu ya. Mesti ke kampus ni.