Hari ini saya mengajar mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif di kelas X-C. Materi yang saya bawakan adalah tentang sistem kontrol dan sistem sensor pada kendaraan. Saya menyampaikan materi sebagaimana biasanya tanpa tahu bahwa di ruang guru sedang berlangsung rapat penting. Ketiadaan informasi ini murni karena saya tidak memiliki akses internet dan tidak ada pemberitahuan dari kelas atau rekan guru. Akibatnya, saya tidak mengikuti rapat yang membahas pengisian PMM, yang batas akhirnya ternyata jatuh besok.
Rapat tersebut juga menjadi wadah dialog antara guru yang diobservasi dengan kepala sekolah. Topik utama yang dibahas adalah tindak lanjut dari kegiatan pengembangan diri guru dan bentuk dukungan dari pihak lembaga. Ada instrumen bantuan yang harus diisi, diprint, lalu diinput secara digital. Saya menyadari bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang dalam pelaksanaannya kini lebih terstruktur dan terdokumentasi, meski belum sepenuhnya ideal.
Saya sempat menyampaikan bahwa baru di masa Menteri Nadiem-lah kegiatan PKG (Penilaian Kinerja Guru) mulai dilakukan secara sistematis dan menyentuh hampir seluruh lembaga pendidikan. Padahal, aturan tentang PKG dan PKB sudah lama ada. Hanya saja, penerapannya di masa lalu lebih bersifat formalitas dan dokumentatif tanpa makna. Kini, meskipun masih ada resistensi, upaya untuk menjalankan PKB lebih serius mulai tampak.
Setelah menyiapkan dokumen di meja advo, saya bersama tim menuju ruang kepala sekolah. Seperti halnya tim lain, karena kami berasal dari jurusan kejuruan, maka saya yang mewakili dalam sesi dialog tersebut. Kepala sekolah menyampaikan bahwa dokumentasi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru, berupa foto saat dialog berlangsung.
Namun dari sesi dialog itu, saya menangkap bahwa kepala sekolah belum sepenuhnya memahami esensi pengelompokan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Beliau masih membayangkan pengelompokan sebagai sekadar diskusi kelompok, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah pengelompokan berdasarkan kemajuan belajar, gaya belajar, dan profil belajar siswa. Tujuannya jelas: pembelajaran menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.
Saya sempat menyinggung beberapa tantangan dalam menerapkan diferensiasi. Misalnya, ketika saya melakukan survei gaya belajar, seringkali skor siswa hampir sama di berbagai kategori. Dari 10 soal, bisa saja siswa menunjukkan kecenderungan visual dan kinestetik yang hampir setara, sehingga sulit menentukan pengelompokan yang tepat. Pada akhirnya, saya harus memilih salah satu berdasarkan dominasi kecil yang tampak.
Masalah lainnya adalah kurangnya kekompakan guru dalam melaksanakan survei. Di jurusan TKR, hanya tiga dari empat kelas yang sudah melaksanakan survei gaya belajar. Memang, survei gaya belajar relatif lebih mudah dilakukan karena hanya dilakukan sekali di awal tahun, sementara survei kemajuan belajar harus dilakukan berkala, dan memakan waktu dalam jadwal semester yang padat.
Karena itulah, saya lebih memilih menerapkan pengelompokan berdasarkan gaya belajar, karena lebih praktis dan tidak mengganggu alur waktu pembelajaran yang telah ditetapkan.
Namun realitasnya, belum banyak guru yang benar-benar memahami apa itu diferensiasi. Kata "diferensiasi" kadang hanya menjadi jargon. Pelaksanaannya belum menyentuh substansi. Ada yang saya istilahkan sebagai "song" alias "gosong": semangatnya besar, tapi implementasinya tidak matang.
Hari ini juga saya sempat keluar untuk membayar pajak motor ke Samsat Weetabula. Saya sempat berbincang dengan pegawai di sana dan menyelesaikan pembayaran sebesar Rp280.000, terdiri dari pajak dan asuransi Jasa Raharja. Dari sana, saya kembali ke sekolah karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus dirampungkan, termasuk pengisian dokumen observasi kelas.
Masih banyak guru yang merasa bahwa kegiatan observasi dan pengembangan diri ini hanya menambah beban administrasi. Bahkan ada anggapan bahwa kegiatan ini baru dimulai kembali di era Menteri Nadiem, padahal sebenarnya kegiatan ini tidak pernah benar-benar hilang. Dalam instrumen observasi, kita diharuskan menuliskan refleksi, menyusun rencana tindak lanjut, serta mencatat bentuk dukungan yang dibutuhkan dari lembaga.
Observasi kelas seharusnya menjadi kesempatan untuk tumbuh bersama antara guru dan observer. Tidak hanya sebagai bentuk penilaian satu arah, tapi dialog yang memberi ruang untuk umpan balik dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Setelah kegiatan observasi, kepala sekolah meminta agar saya membuat perangkat observasi untuk guru-guru. Sebenarnya sudah ada format dari guru penggerak yang dibagikan sebelumnya, namun saya diminta untuk membuatnya ulang untuk sejumlah besar guru. Ini menambah pekerjaan, padahal sebaiknya pihak kurikulum menyiapkan format bersama untuk seluruh jurusan agar tidak membingungkan.
Soal sertifikat UKK pun akhirnya dikembalikan ke masing-masing jurusan. Saya merasa ini bukan solusi ideal, karena jika ingin menyeragamkan format, sebaiknya dibuat satu template oleh tim kurikulum, bukan malah membebani tiap jurusan dengan tanggung jawab berbeda.
Besok akan ada kerja bakti yang katanya program dari provinsi, dan hari Rabu libur. Maka jadwal efektif tinggal Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saya merasa kehilangan cukup banyak jam mengajar minggu ini. Hari ini pun saya kehilangan satu jam karena harus ke Samsat. Untuk kelas X-A, saya hanya memberi tugas menyalin catatan dari kelas X-C.
Refleksi terakhir saya hari ini adalah soal kesadaran proses. Banyak guru, bahkan kepala sekolah sekalipun, belum menyadari pentingnya keselarasan antara kebijakan dan implementasi, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah kami memilih strategi pengelompokan siswa, namun dalam praktiknya belum benar-benar dijalankan. Pengelompokan hanya menjadi istilah, bukan strategi nyata.
Saya berharap, semangat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran tidak berhenti pada dokumen atau rapat. Tapi benar-benar masuk ke ruang kelas dan menyentuh pengalaman belajar setiap siswa.
No comments:
Post a Comment