Hari itu, tanggal 30 Juni, saya sedang dalam perjalanan dari kampung T menuju L. Di benak saya masih terngiang perbincangan semalam tentang dinamika politik lokal, pembangunan, dan tantangan partisipasi masyarakat desa dalam mengelola masa depannya sendiri.
Kami sempat membahas sosok seorang politisi, pelaksana lapangan proyek pembangunan jalan yang kini mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Ia memanfaatkan posisinya dalam proyek-proyek infrastruktur sebagai "sumbangsih politik" yang dibungkus dalam pembangunan jalan. Alat berat milik perusahaannya digunakan untuk membuka akses jalan ke berbagai pelosok desa. Di permukaan, ini tampak sebagai bentuk kepedulian sosial. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang lain.
Kegiatan itu ternyata tidak berkelanjutan. Alat berat dan proyeknya kini dipindahkan secara tiba-tiba, meninggalkan banyak janji yang tak terpenuhi. Warga yang sudah terlanjur berharap, kecewa. Mereka menelepon, namun tak ada jawaban. Para pekerja pun tak lagi bisa dihubungi. Jalan yang semula hendak dibuka pun kembali menjadi rencana kosong. Proyek yang katanya demi rakyat, berubah menjadi alat untuk membangun citra pribadi.
Yang lebih ironis, pola ini tidak hanya terjadi di Flores Timur, tapi juga di Sumba dan wilayah lain. Di Sumba, material dari warga kerap diambil tanpa kompensasi yang sepadan, dengan dalih bantuan penggunaan alat konstruksi. Dulu ada istilah sinis: “proyek tidak membuat kaya, yang membuat kaya adalah hasil tambang.” Dalam konteks ini, tambang adalah material yang diambil begitu saja dari tanah warga.
Fenomena ini menunjukkan betapa masyarakat terlalu menggantungkan masa depan desanya kepada pihak di luar dirinya, terutama kepada aktor-aktor politik atau pihak atas yang justru kerap mengecewakan. Harusnya pembangunan tidak hanya fisik semata, tapi menyasar pada pemberdayaan yang sejati. Namun bentuk pemberdayaan seperti apa yang benar-benar berdampak, masih samar di kepala banyak orang, termasuk para pemimpin desa sendiri.
Salah satu tantangan besar dalam pembangunan adalah menumbuhkan kembali semangat swadaya. Banyak warga kini mulai berpikir pragmatis: “kalau kerja, harus dibayar.” Bahkan dalam kegiatan kerja bakti, muncul pernyataan-pernyataan sinis seperti “biar yang dapat BLT saja yang kerja.” Kalimat ini keluar dari seorang warga desa berpendidikan, dan tentu saja menyakitkan bagi yang merasa sedang membangun kampungnya dengan tulus.
Bayangkan, ketika warga lain sedang kerja bakti, orang ini hanya melintas tanpa rasa bersalah. Ia tidak menyumbang tenaga, tidak menyumbang pikiran, tapi merasa berhak berkata bahwa cukup yang miskin saja yang bekerja. Pemikiran seperti ini adalah racun bagi gotong royong. Pembangunan fisik pun terhambat. Salah satu penyebab lainnya adalah kebijakan desa yang membagi pembangunan secara rata kepada setiap dusun, tanpa mempertimbangkan efektivitas atau urgensi. Misalnya, jika sebuah jalan sepanjang 1 km dibagi rata 200 meter per tahun, maka butuh 5 tahun agar satu ruas bisa benar-benar digunakan. Ini jelas tidak efisien. Akan lebih baik jika satu ruas dituntaskan terlebih dahulu.
Karena itulah, saya percaya bahwa perlu ada penetapan status jalan yang jelas di setiap desa. Status ini bukan hanya penting untuk perencanaan pembangunan, tapi juga untuk pemeliharaan infrastruktur. Harus ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur ini. Sayangnya, hingga kini pendataan jalan desa pun masih belum rapi. Belum ada target tahunan yang jelas, berapa panjang jalan yang akan dibangun, dan untuk wilayah mana yang diprioritaskan terlebih dahulu.
Lebih jauh, saya juga merenungkan bagaimana swadaya masyarakat bisa dihitung sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Ini penting, agar para pelayan publik di desa seperti guru PAUD, kader kesehatan, atau pengurus RT/RW bisa dibiayai dari sumbangan nyata masyarakat. Dengan begitu, mereka akan lebih termotivasi dan merasa memiliki tanggung jawab moral atas pelayanan mereka. Desa tidak harus kaya dari aset, tapi bisa menjadi kuat dari kekompakan dan kontribusi warganya.
Namun tantangan tidak berhenti di situ. Di beberapa tempat, termasuk di kampung L, pembangunan pun melemah karena pihak kecamatan tidak serius mendorong desa untuk berkembang. Saya dengar dari warga bahwa di kantor-kantor pemerintahan, para pegawainya kadang hanya duduk tanpa konsep kerja yang jelas. Tidak ada pemantauan, tidak ada diskusi tentang solusi. Mereka yang seharusnya memfasilitasi, justru menjadi kehilangan arah. Jika hal seperti ini terus terjadi, saya percaya bahwa wibawa pembangunan kini malah kembali ke tangan masyarakat sendiri. Desa harus dibangun oleh warga yang mau berswadaya, bukan oleh pejabat yang tidak peduli. Kalau kita terus menunggu dana dari atas atau menuruti aspirasi yang penuh politisasi, kita akan kehilangan arah.
Perjalanan ini menyadarkan saya bahwa membangun desa bukan hanya soal alat berat, proyek jalan, atau angka-angka dalam RAPBDes. Tapi soal keberanian, ketulusan, dan kejelasan visi. Visi bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan, bukan objek yang hanya bisa berharap.
Dan barangkali, desa yang berhasil bukanlah desa yang paling banyak proyeknya, tapi yang paling kuat semangat gotong royongnya.
No comments:
Post a Comment